emerintah Tegaskan Tak Punya Hubungan dengan Indover
Dadan Kuswaraharja - detikFinance

Foto: Suhendra-detikFinance
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam siaran pers mengenai sikap pemerintah tentang kasus Bank Indover yang diterima detikFinance, Senin (3/11/2008).
Berikut poin-poin yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani:
1. Bahwa baik Bank Indonesia sebagai pemilik maupun Indover Bank sendiri tidak pernah memberi tahu atau meminta persetujuan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan cara apapun juga berkenaan dengan pencantuman ketentuan bahwa pemerintah Republik Indonesia terikat dalam Letter of Support (LoS) Bank Indonesia untuk Indover Bank atau menjamin bahwa Letter of Support tersebut akan tetap berlaku terhadap pemerintah Indonesia.
Dengan demikian pencantuman klausul mengenai hal tersebut dalam perjanjian dan atau dokumen apapun yang dibuat oleh Indover Bank dengan pihak manapun juga adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan atau palsu yang merupakan tindakan melawan hukum, sehingga tidak mengikat pemerintah Indonesia.
2. Bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk apapun tentang perjanjian atas kegiatan operasional dan atau perjanjiann utang yang dilakukan Indover Bank. Termasuk utang dan atau kewajiban-kewajiban Indover Bank kepada pihak manapun, dalam bentuk apapun, dalam jumlah berapapun dan dalam kondisi apapun juga.
"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemerintah menegaskan bahwa pemerintah tidak mempunyai kewajiban dan tidak turut bertanggung jawab apapun dan dalam jumlah berapapun juga atas segala tindakan yang telah atau akan dilakukan oleh Indover Bank," tegas Sri Mulyani.
Sepanjang Indover Bank telah menggunakan secara tidak sah dan atau menyertakan serta melibatkan pemerintah dalam bentuk apapun dalam kegiatannya atau dalam dokumen dengan pihak manapun tanpa persetujuan pemerintah Indonesia, maka pemerintah akan segera melakukan tindakan hukum baik terhadap Indover maupun para pejabatnya, serta pihak terafiliasi lain yang ikut bertanggung jawab.
"Selain merasa dirugikan akibat perbuatan Indover tersebut, pemerintah juga dengan sungguh-sungguh berpendapat, bahwa adalah tidak adil bagi siapapun untuk menilai kondisi keuangan negara secara keseluruhan hanya dari sudut kegagalan Indover, suatu peristiwa yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab dan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia," ujarnya.
This entry was posted
on Monday, 3 November 2008
at 15:03
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.